Fungsi Undang-Undang Dasar NKRI UUD 1945

 

Fungsi Undang-Undang Dasar NKRI UUD 1945

 

 

 

Apa Fungsi Undang-Undang Dasar NKRI UUD 1945 atau Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibahas secara mendalam pada Bab berikutnya, UUD 1945 menempati urutan tertinggi.

 

Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum/stufentheorie, dimana norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar/groundnorms (Alwi Wahyudi, 2012 : 305).

Norma dan Kebiasaan Daerah-Daerah di Indonesia

Norma dan Kebiasaan Daerah-Daerah di Indonesia

Norma dan Kebiasaan Antar Daerah di Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aturan-aturan hidup yang berlaku. Aturan-aturan tersebut yang sering disebut norma. Dengan demikian norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan. Singkatnya, norma adalah kaidah atau pedoman bertingkahlaku berisi perintah, anjuran dan larangan.

Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer Di Indonesia

Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer Di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dinyatakan bahwa:

Sistem Politik di Indonesia

A.  SUPRA STRUKTUR DAN INFRA STRUKTUR POLITIK DI INDONESIA

          Substansi politik adalah keputusan politik, karena keputusan politik itu bersifat otoritif (sah dan mengikat masyarakat secara keseluruhan) dan berlakunya dapat dipaksakan. Keputusan politik meliputi kebijakan umum/publik dan keputusan yang menyangkut orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan publik (penjahat pemerintah). Kebijakan publik merupakan program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan masyarakat/negara. Patokan atau acuan dalam suatu pengambilan keputusan politik adalah ideologi, konstitusi, undang-undang, ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, efektivitas dan efisiensi, etika dan moral yang hidup dalam masyarakat, dan agama.