SOAL LATIHAN UKK PAT PPKN SMP KELAS 8

Latihan Soal UKK PAT PPKn SMP Kelas 8 Untuk bahan mengikuti Ulangan Kenaikan Kelas, pada kesempatan ini saya posting Soal UKK PPKn kelas 8. Berikut ini contoh soal Ulangan Kenaikan Kelas VIII dan Kunci Jawabannya. Selamat berlatih semoga sukses.

I. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat!

1.  Keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang  ingin diwujudkan dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut ….

a.  ideologi      c. doktrin

b.  politik         d. tujuan nasional

2.  Di bawah ini yang tidak termasuk latar belakang dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara adalah ....

a.  sesuai dengan budaya bangsa Indonesia

b.  mengandung nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya

c.  mampu mendorong bangsa Indonesia untuk berfikir modern

d.  telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia

3.  Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1.  Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban sesama manusia;

2.  Suka bekerja keras;

3.  Tidak bersikap boros;

4.  Gemar menabung;

5.  Rela berkorban untuk bangsa dan negara;

6.  Tidak bergaya hidup mewah

Perilaku yang merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat pada nomor  ....

a.  1, 2, 3, 4    c. 1, 3, 4, 6 

b.  2, 3, 4, 6    d. 3, 4, 5, 6

4.  Istilah konstitusi lebih tepat diartikan sebagai  ....

a.  hukum dasar suatu negara     

b.  hukum dasar tertulis

c.  hukum dasar tidak tertulis      

d.  undang undang dasar

5.  Di bawah ini pernyataan yang tidak tepat mengenai isi suatu konstitusi adalah ....

a.  konstitusi melarang dilakukannya perubahan

b.  konstitusi mengatur tentang pembentukan organisasi negara

c.  konstitusi berisi jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dan warga negara

d.  konstitusi menjamin prosedur untuk melakukan perubahan 

6.  Undang-undang yang mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan yaitu, ….

a.  UU No. 5 tahun 1998    

b.  UU No. 10 tahun 2004     

c.         UU No. 20 tahun 2003

d. UU No. 32 tahun 2004

7.  Salah satu ciri orang yang memiliki kesadaran hukum adalah ...

a. bersikap dan berbuat secara  sadar sesuai dengan aturan yang berlaku

b. memahami dan menghargai adanya aturan-aturan dalam masyarakat

c. mentaati dan menjalankan perintah yang diberikan kepadanya

d. mematuhi segala aturan yang ada karena sanksinya berat

8.  Yang dimaksud dengan korupsi adalah ….

a. kerja sama antara dua orang dari warga yang sedang berselisih untuk menggalang perdamaian

b. kerja sama secara rahasia untuk maksud tidak terpuji dengan pemberian sejumlah uang

c.         tindakan berupa penyelewengan, penyuapan, atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain

d. permufakatan atau kerja sama dengan memanfaatkan kelemahan hukum untuk kepentingan pribadi atau orang lain

9.  Tokoh yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah …

a. John F. Kennedy  c. Thomas Jefferson

b. Abraham Lincoln  d. F. D. Roosevelt

10.  Suatu negara dapat disebut negara demokrasi jika ada ….

a.  pengakuan hak asasi manusia, partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintah

b.  pengakuan adanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang kekuasaannya tidak terpisah

c.  pengakuan terhadap segala pertentangan yang penyelesaiannya dapat diserahkan kepada masing-masing individu

d.  pengakuan dari negara lain yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

11.  Dalam negara demokrasi berlaku supremasi hukum, yang berarti ....

a. ketentuan hukum tidak dapat diganggu gugat

b. semua orang tunduk pada hu­kum yang berlaku

c.         keadilan hanya dapat diperoleh melalui hukum

d. Mahkamah Agung adalah lem­baga tertinggi negara

12.  Dalam masyarakat demokratis, pergantian kekuasaan secara teratur dilakukan melalui proses ...

a. penunjukan oleh pendahulu­nya                   

b. pengangkatan berdasar ketu­runan

c. pemilihan umum yang ber­langsung secara bebas

d. musyawarah para pemimpin kelompok-kelompok

13.  Di bawah ini yang tidak termasuk syarat-syarat suatu  negara dan pemerintahan  yang demokratis di bawah  rule  of  law adalah ….

a.    perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warganegara

b.    badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak

c.    pemilihan umum yang bebas

d.    kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai kehendak hati

14.  Berikut yang bukan merupakan nilai-nilai  suatu  masyarakat demokratis  adalah …. 

a.  menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

b.  menjamin  terselenggaranya  perubahan dalam  masyarakat  secara  damai 

c.  menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.

d.  mengutamakan  adanya  kesamarataan bagi warga negara

15.  Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke …

a.  1     b. 2        c. 3    d. 4

16.  Demokrasi Pancasila memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan sistem demokrasi lainnya. Salah satu keunggulannya yang paling pokok adalah …

a.  adanya pemerintahan yang dinamis dan stabil serta ketahanan nasional yang kokoh

b.  adanya musyawarah untuk mencapai mufakat  yang diliputi semangat kekeluargaan

c.  adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan

d.  dilaksanakannya pemilihan umum secara berkesinambungan setiap lima tahun sekali

17.  Ketentuan tentang  demokrasi  ekonomi Indonesia diatur dalam UUD 1945, yaitu pada pasal ….

a.  30    b. 31  c. 32  d. 33

18.  Salah satu bentuk kegiatan badan usaha yang bersifat demokratis yang selayaknya dikembangkan di Indonesia yaitu ….

a.  PT   b. CV c. Koperasi  d. Firma

19.  Berikut yang bukan merupakan prinsip-prinsip  koperasi Indonesia adalah ….

a.  keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b.  pembagian  sisa hasil usaha sebanding dengan besarnya jasa

c.  pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

d.  kegiatan usaha sangat mengutamakan modal dan keuntungan

20.  Adanya  kelompok  oposisi  biasa ditemukan  dalam  negara  demokrasi,  salah satu  perannya yang dominan   adalah ....

a.    memperjuangkan keadilan bagi rakyat

b.    meluruskan kebijakan pemerintah yang salah

c.    menyuarakan ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah

d.    melakukan pengawasan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah

21.  Sikap yang baik terhadap hasil keputusan musyawarah adalah ….

a.  melaksanakan jika dirasa menguntungkan

b.  memohon agar pelaksanaan keputusan tersebut dibatalkan

c.  menerima dan melaksanakan  hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab

d.  menganggapnya sebagai suatu keputusan yang hanya memuaskan kelompok tertentu

22.  Keputusan musyawarah harus dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh ….

a. semua anggota musyawarah tanpa kecuali

b. pihak-pihak yang mendukung keputusan    

c. kelompok terbesar dalam musyawarah

d. kelompok minoritas dalam musyawarah

23.  Sebagai pelaksanaan demokrasi Pancasila, sikap yang harus dihindari oleh masing-masing peserta musyawarah adalah ….

a.  mempunyai niat baik, keinginan luhur, kemauan yang tulus, dan ikhlas

b.  berprinsip pada pendirian dan pendapat yang kuat, tidak dapat diubah

c.  menghargai pendapat peserta lain, walaupun tidak sama dengan pendapatnya

d.  menerima dan melaksanakan putusan dengan ikhlas dan tanggung jawab

24.  Salah satu perubahan mekanisme pemilihan presiden menurut konstitusi negara RI adalah bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Hal ini berlangsung sejak periode ….

a.  demokrasi parlementer 

b.  demokrasi terpimpin

c.  demokrasi Pancasila

d.  demokrasi dalam era reformasi

25.  Dalam suatu negara, kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain termasuk fungsi ….

a. kedaulatan keluar                   

b.kedaulatan ke dalam

c. kedaulatan mutlak        

d. kedaulatan wilayah

26.  Di bawah ini yang tidak termasuk pelaksanaan konsep kedaulatan keluar adalah ….

a.  adanya perlindungan hukum bagi warga negara

b.  adanya hubungan diplomatik

c.  adanya perjanjian antar negara

d.  adanya hubungan dagang dan sosial budaya

27.  Berikut merupakan salah satu penyebab hilangnya kedaulatan suatu negara, yaitu ....

a.  negara itu menguasai negara lain

b.  negara itu menggabungkan diri dengan negara lain

c.  negara itu diserang oleh negara lain

d.  negara itu bermusuhan dengan negara lain

28.  Perjanjian antar individu untuk membentuk negara disebut ….

a.  pactum unionis             

b.  pactum subjectionis      

c.  pactum objectionis

d.  pactum liberalis

                

29.  Lembaga negara yang berwenang membuat dan menetapkan peraturan atau undang-undang, menurut ajaran Trias Politika disebut ….

a. federatif     c. yudikatif

b. eksekutif    d. legislatif

30.  Lahirnya teori kedaulatan rakyat merupakan reaksi dari ….

a. kekuasaan pemerintah pusat            

b. kekuasaan raja yang absolut

c. kekuasaan rakyat yang demokratis

d. kekuasaan yang bijaksana

31.  Tokoh yang membagi kedaulatan menjadi dua macam yaitu kedaulatan intern dan kedaulatan ekstern adalah ….

a.  John Locke          c. Jean Bodin       

b.  J.J. Rousseau     d. Thomas Hobbes

32.  Kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan itu memiliki sifat ….

a.  permanen   c. bulat

b.  asli            d. tidak terbatas

33.  Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan ….

a.  dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR 

b.  dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR

c.  dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

d.  dilaksanakan sepenuhnya oleh Presiden

34.  Berikut yang bukan merupakan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah ….

a.  mengubah  dan  menetapkan  UUD

b.  memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden

c.  melantik  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden

d.  memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut  UUD

35.  Di bawah ini yang tidak termasuk syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden RI menurut UU No. 23 Tahun 2003, yaitu ….

a.  warga  negara  Indonesia  sejak  kelahirannya 

b.  tidak pernah mengkhianati negara

c.  berpendidikan serendah-rendahnya  sarjana

d.  mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan  tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

36.  Hak DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang disebut ….

a.  hak inisiatif      c. hak interpelasi

b.  hak angket          d. hak amandemen

37.  DPR melaksanakan fungsi  legislasi, maksudnya adalah ....

a. bersama-sama dengan presiden membentuk undang-undang

b. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara

c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan

d. mengusulkan pengangkatan menteri-menteri

38.  Lembaga  negara  yang  bebas  dan  mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan  negara  adalah ….

a.   KPK    b. BPK c. DPR    d.MK

39.  Salah satu tugas pokok Mahkamah Agung adalah ....

a.   membentuk Undang-Undang

b.   memilih Prasiden dan Wakil Presiden

c.   menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang

d.   mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

40.  Lembaga yang berwenang memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum di Indonesia adalah ….

a.                MPR           c. MA

b.                DPR           d. MK

II.       Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat!

41.  Sebutkan 2 (dua) fungsi ideologi !

42.  Susunlah peraturan perundangan di bawah ini sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004!

Undang-Undang/Perpu - UUD 1945 - Peraturan Daerah (Perda) - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden

43.  Jelaskan mengapa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dijadikan salah satu syarat suatu negara dan pemerintahan  yang demokratis di bawah  rule  of  law?

44.  Tuliskan dasar hukum bahwa Negara Indonesia menerapkan kedaulatan rakyat!

45.  Pasal  20A  (1)  UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran, dan  fungsi pengawasan. Apakah maksudnya? Jelaskan!

Kunci Jawaban

A. Jawaban Pilihan Ganda

1.	A	11.	B	21.	C	31.	C
2.	C	12.	C	22.	A	32.	B
3.	B	13.	D	23.	B	33.	C
4.	A	14.	D	24.	D	34.	B
5.	A	15.	D	25.	B	35.	C
6.	B	16.	B	26.	A	36.	A
7.	A	17.	D	27.	B	37.	A
8.	C	18.	C	28.	A	38.	B
9.	B	19.	D	29.	D	39.	C
10.	A	20.	D	30.	B	40.	D

B. Uraian

41. 1. Membentuk  identitas atau ciri kelompok atau bangsa.

      2. Mengatasi berbagai pertentangan (konfik) atau ketegangan sosial.

      3. Pembentuk solidaritas (rasa kebersamaan).

      4. Memberikan struktur kognitif atau pengetahuan tentang suatu hal.

      5. Memberikan norma dasar atau pedoman dalam mencapai cita-cita.

(Catatan: Bisa ditambahkan apabila ada pendapat lain yang dapat dipertanggungjawabkan)

42.     Hierarki peraturan perundang-undangan RI menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004:

1. UUD 1945

2. Undang-Undang/Perpu

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah (Perda)

 

43. Pendidikan  kewarganegaraan  dimaksudkan  agar warga  negara menyadari  hak  dan  kewajibannya  sebagai warga negara, serta mampu menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan bernegara. (Catatan: Bisa ditambahkan apabila ada pendapat lain yang dapat dipertanggungjawabkan)

44. 1. Pancasila, khususnya sila keempat,

2.  Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

3.  Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

45. a. Fungsi  legislasi : DPR membentuk undang-undang bersama  Presiden. 

     b. Fungsi  anggaran : DPR  menetapkan anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diajukan Presiden.

   c. Fungsi pengawasan : DPR melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang, pengawasan  terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan  terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

= Baca Juga =