PERATURAN PEMERINTAH PP NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022
Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas
Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) Tahun 2022. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Hal ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam menangani pandemi dengan melaksanakan pelayanan masyarakat. Pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun 2022 diharapkan juga sebagai tambahan bantalan ekonomi saat ini akibat dampak ekonomi global dengan menambah daya beli masyarakat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah di tahun 2022 melanjutkan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke 13 untuk semakin membantu menggerakkan perekonomian. Kebijakan ini konsisten diberikan dan disesuaikan dengan dinamika pandemi dan perekonomian masyarakat. Meskipun penanganan Pandemi Covid-19 semakin baik serta pemulihan ekonomi makin kuat, masih terdapat risiko bagi perekonomian seperti kenaikan harga komoditas global. Seiring dengan diberikannya berbagai tambahan dukungan sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat secara luas khususnya golongan miskin dan rentan, Pemerintah memutuskan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 yang disesuaikan dengan situasi tersebut. “Pemerintah juga mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat melalui APBN dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi karyawan, aparatur negara dan pensiunan di dalam rangka untuk bisa melaksanakan ibadah Idul Fitri dan sekaligus merupakan stimulus bagi perekonomian kita. Pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan, selalu memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program-program lain dan tentu diatur di dalam Undang-undang APBN sehingga harus mencerminkan kemampuan keuangan negara,” ungkap Menteri Keuangan dalam press stratement THR dan Gaji 13.
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menambahkan apresiasinya atas kebijakan
pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun ini pada kesempatan yang sama. “Saya kira
pemberian Tunjangan Hari Raya ini termasuk gaji ke-13, termasuk 50% tunjangan
kinerja dan lain sebagainya, ini merupakan bentuk apresiasi daripada pemerintah
khususnya Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan yang selama dua tahun ini
mencermati gelagat perkembangan dinamika seluruh aparatur pemerintah baik pusat
maupun daerah dengan memberikan kontribusi khususnya dalam penanganan pandemi
covid.”
Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022,
berikut ini kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun 2022 secara umum
sebagai berikut:
·
Diberikan kepada aparatur negara dan
pensiunan
·
Diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan
tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok berupa tunjangan keluarga,
tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, dan 50%
tunjangan kinerja per bulan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau
kelas jabatannya bagi jabatan yang menerima tunjangan kinerja;
·
Basis pembayaran THR tahun 2022 adalah
penghasilan bulan April tahun 2022, sedangkan basis pembayaran Gaji ke-13 tahun 2022 adalah
penghasilan bulan Juni tahun 2022;
·
Pencairan THR direncanakan dimulai pada
periode H-10 Idul Fitri dimana K/L dapat mengajukan SPM ke KPPN mulai tanggal
18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang
berlaku.
·
Dalam hal THR belum dapat dibayarkan sebelum
Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri;
·
Gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juli tahun
2022.
·
Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran
untuk pembayaran THR tahun 2022 yang diperkirakan sekitar Rp34,3 triliun: a)
Sekitar Rp19,3 triliun untuk aparatur negara yang bekerja pada instansi pusat
yang anggarannya telah disediakan pada DIPA masing-masing Kementerian/Lembaga
dan melalui DIPA BUN untuk pensiunan; b) Sekitar Rp15 triliun untuk pembayaran
THR bagi aparatur negara yang bekerja pada pemerintah daerah dari DAU, dan
dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing
Pemerintah Daerah.
·
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis
pemberian THR dan Gaji ke-13 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk
yang bersumber dari APBN dan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk yang
bersumber dari APBD.
Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri melengkapi pernyataan Menkeu dan Menpan RB terkait
pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN daerah. “Pemberian THR dan Gaji 13 diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan untuk yang
bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sehubungan dengan
hal tersebut, Bapak Menteri Dalam Negeri meminta kepada rekan-rekan Kepala
Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota agar segera menindaklanjuti arahan Pak
Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan petunjuk-petunjuk
Kementerian Keuangan untuk segera menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang
pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13 yang bersumber dari APBD Tahun
Anggaran 2022,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Di awal pandemi tahun 2020,
THR hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu (pejabat di bawah eselon
2), serta pensiunan. Besaran THR dan Gaji 13 hanya berupa gaji pokok, tunjangan
keluarga, dan tunjangan jabatan. Sedangkan pada tahun 2021, ancaman Covid-19
masih berat, namun pemulihan ekonomi mulai berjalan yang disertai perbaikan
kondisi APBN. Oleh karena itu THR dan Gaji-13 dibayarkan kepada seluruh
aparatur negara dan pensiunan. Besaran
THR dan Gaji 13 pada waktu itu adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
melekat, dan tunjangan jabatan.
Sejak terjadinya Pandemi
Covid-19 pada tahun 2020, fokus utama APBN adalah melindungi masyarakat dan
dunia usaha dengan instrumen utama yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN). THR dan Gaji ke-13 pada tahun 2022 ini diharapkan mampu mendorong
percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, fokus PEN adalah pada
kesehatan, perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, dan
penguatan pemulihan ekonomi khususnya bagi UMKM. Manfaat APBN dirasakan oleh
perekonomian yang berhasil tumbuh positif sebesar 3,69% (yoy) serta tingkat
kemiskinan dan pengangguran yang turun mendekati level prapandemi di tahun
2021. APBN ke depannya akan terus menjadi peredam gejolak (shock absorber)
dalam perekonomian.
Pemerintah juga akan terus mengantisipasi berbagai risiko yang ada di perekonomian termasuk harga komoditas global yang memiliki efek rambatan terhadap harga-harga di dalam negeri dan daya beli masyarakat. Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan stabilisasi harga sebagaimana tercermin dari anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2021 sebesar Rp242,09 T dan Rp47,9 T. Di tahun 2022, Pemerintah melanjutkan alokasi anggaran subsidi sebesar Rp207 T disertai dengan penyaluran berbagai perlindungan sosial yang tetap tinggi sebesar Rp431,5 T. Selain itu, Pemerintah juga menambah bantalan perlindungan sosial menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Pangan atau yang dikenal dengan BLT Minyak Goreng untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat dan 2,5 juta pedagang kaki lima di tahun 2022.
Link download siaran pers Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) Tahun 2022 pdf (disini)
Link download Salinan Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) Tahun 2022 pdf (disini)
Demikian informasi tentang Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 pdf tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) Tahun 2022. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
No comments
Post a Comment